Karena alasan politik-praktis serta juga ideologis maka Pemerintah RI sejak zaman Suharto sudah memilih mekanisme pasar terbuka dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional dan tidak menolak arus globalisasi. Politik alternatip adalah menjalankan nasionalisme ekonomi yang menutup diri, atau politik ideologis yang sosialis-marxis yang menolak ekonomi dunia karena dikuasai oleh kapitalisme-imperialisme. Kedua aliran pandangan ini juga ada penganutnya di Indonesia, atau khususnya di Jakarta. Akan tetapi, di dunia kedua aliran ini sudah susut pengaruhnya. Tetapi, seperti pemerintah di India, maka di Indonesia pun, pemerintah harus selalu melakukan balancing act agar pengaruh jelek dari ekonomi pasar (yakni kesenjangan antara yang berhasil di pasar dan yang gagal) bisa dilunakkan dengan berbagai kebijakan langsung mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tugas pemerintah demikian memerlukan kemampuan pemerintah, dalam ukuran APBN, yang besar. Di masa sekarang pemerintah tidak punya kekuatan ini karena APBN terlalu dibebani oleh angsuran pembayaran utang dan subsidi (terutama untuk BBM) yang sangat besar. Maka akhirnya kehidupan pemerintah juga senantiasa terancam (precarious) banyak kritik. Untuk sementara tidak ada alternatip. Kemajuan ekonomi (dan politik) masih dicapai akan tetapi secara gonjang-ganjing (muddling through).

Apakah ada solusi alternatif yang bersifat market freindly untuk bangsa ini? (misalnya bank ability bagi usaha-usaha yang bercapital sangat kecil sekali, sebab mereka walau sangat kecil telah berperan sangat besar sebagai penyetabil gejolak politik & ekonomi di banyak negara periferial)